Pilgub Maluku Utara Terancam Batal

TEMPO.CO, Ternate - Pemilihan Gubernur Maluku Utara terancam gagal dilaksanakan tahun ini. Alasannya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara mengeluhkan minimnya anggaran dari pemerintah provinsi.

Ketua KPUD Maluku Utara Mulyadi Totopoho mengatakan, anggaran pemilihan gubernur Maluku Utara yang dibutuhkan KPUD Rp 100 miliar lebih. Namun yang diberikan pemerintah provinsi hanya Rp 25 miliar. Dengan bujet yang cekak itu, Mulyadi pesimistis pelaksanaan pilkada gubernur yang akan digelar tahun ini, tidak bisa berjalan mulus.

"Ini persoalan serius, seyogyanya menjadi perhatian,"kata Mulyadi kepada Tempo, Rabu 9 Januari 2013.

Mulyadi menjelaskan, bujet pilgub yang tersedia Rp 25 miliar  tidak cukup untuk membiayai kebutuhan seperti honorium petugas validasi data penduduk pemilih potensial, panitia pemilihan kecamatan, dan petugas kelompok panitia pemungutan suara. "Petugas lebih dari 300, tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Honornya Rp 450 ribu hingga Rp 1 juta. Karena itu anggaran pilgub saat ini jauh dari ideal."

Meski begitu, mantan dosen hukum Universitas Khairun Ternate ini mengungkapkan, KPU secara institusi tetap menerima anggaran yang disediakan dan melaksanakan pemilihan gubernur. "Kita lihat saja nanti. Yang pasti KPU akan tetap bekerja secara independen melaksanakan pemilihan Gubernur," kata dia.

Sekretaris Provinsi Maluku Utara Madjid Husen mengatakan, pembahasaan anggaran pemilihan gubernur Maluku Utara sebenarnya merupakan pembahasan bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Karenanya itu, pengalokasian anggaran itu telah dikaji dan dibahas bersama. "Tidak ada niatan kami untuk tidak mensukseskan pemilihan gubernur," ujar Majid saat dihubungi Tempo.

Pemilihan gubernur Maluku Utara rencananya akan dilaksanakan 1 Juli 2013. Proses pemilihan ini akan melibatkan 700 ribu penduduk sebagai pemilih.

TEMPO.CO – Rab, 9 Jan 2013